Logo
Waka III DPRD Soroti Keterbatasan Anggaran di Bengkulu

Waka III DPRD Soroti Keterbatasan Anggaran di Bengkulu

BENGKULU – Erna Sari Dewi, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, mengomentari keterbatasan anggaran yang menghambat pembangunan di Provinsi Bengkulu.

“Kita menghadapi keterbatasan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2024, terutama untuk pembangunan fisik, karena sejumlah besar dana telah dialokasikan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan seoptimal yang diharapkan masyarakat,” jelas Erna Sari Dewi.

Erna juga menyoroti hasil kegiatan reses dan pengambilan aspirasi anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Contohnya, di Kota Bengkulu, permasalahan infrastruktur jalan, drainase, dan pengelolaan sampah tetap menjadi fokus utama.

Waka III DPRD Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi

Dia menyadari bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya mempengaruhi Kota Bengkulu, tetapi juga berpotensi memengaruhi kabupaten-kabupaten lain di provinsi tersebut.

Untuk itu, Erna Sari Dewi mengajak Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak terkait lainnya untuk berinisiatif mencari solusi terhadap keterbatasan anggaran dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat mendukung kelangsungan pembangunan di Bengkulu.

“DPRD Provinsi Bengkulu mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu dan stakeholders lainnya untuk bersama-sama mencari inisiatif guna mengatasi keterbatasan anggaran yang ada. Kita perlu menggali sumber dana di tingkat pusat agar pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya dapat berjalan secara holistik,” tandasnya. (Advetorial)

BENGKULU – Erna Sari Dewi, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, mengomentari keterbatasan anggaran yang menghambat pembangunan di Provinsi Bengkulu.

“Kita menghadapi keterbatasan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2024, terutama untuk pembangunan fisik, karena sejumlah besar dana telah dialokasikan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Akibatnya, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan seoptimal yang diharapkan masyarakat,” jelas Erna Sari Dewi.

Erna juga menyoroti hasil kegiatan reses dan pengambilan aspirasi anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Contohnya, di Kota Bengkulu, permasalahan infrastruktur jalan, drainase, dan pengelolaan sampah tetap menjadi fokus utama.

Waka III DPRD Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi

Dia menyadari bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya mempengaruhi Kota Bengkulu, tetapi juga berpotensi memengaruhi kabupaten-kabupaten lain di provinsi tersebut.

Untuk itu, Erna Sari Dewi mengajak Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak terkait lainnya untuk berinisiatif mencari solusi terhadap keterbatasan anggaran dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah pusat. Hal ini diharapkan dapat mendukung kelangsungan pembangunan di Bengkulu.

“DPRD Provinsi Bengkulu mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu dan stakeholders lainnya untuk bersama-sama mencari inisiatif guna mengatasi keterbatasan anggaran yang ada. Kita perlu menggali sumber dana di tingkat pusat agar pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya dapat berjalan secara holistik,” tandasnya. (Advetorial)