Sumardi: Layanan BPJS Masih Menjadi Keluhan
BENGKULU – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, mengungkapkan bahwa masalah layanan BPJS Kesehatan di wilayah ini terus menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Keluhan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam mendapatkan obat-obatan di apotek, yang sering kali tidak tersedia saat dibutuhkan.
Sumardi, yang secara aktif menerima laporan dari masyarakat terkait masalah ini, menyampaikan keprihatinan mendalamnya. Menurutnya, keberadaan BPJS Kesehatan seharusnya menjadi jaminan atas ketersediaan layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh pemegang kartu di Bengkulu. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa situasi ini jauh dari harapan, dengan banyaknya pengguna yang mengeluhkan kegagalan sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akan obat-obatan penting.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Sumardi mendesak agar pihak terkait segera mengambil langkah-langkah tegas. Salah satunya adalah menggelar rapat koordinasi darurat antara Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu, perwakilan BPJS Kesehatan, direktur rumah sakit umum di Bengkulu, serta pemilik dan pengelola apotek di daerah ini. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi yang efektif guna menangani keluhan-keluhan yang terus meningkat dari masyarakat terkait ketersediaan obat-obatan di apotek.
“Kami membutuhkan langkah konkret dan tanggung jawab yang jelas dari salah satu dari keempat instansi ini untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegas Sumardi dalam pernyataannya kepada media.
Sumardi, Foto, Dok/BN
Sementara itu, masyarakat Bengkulu yang merupakan pemegang kartu BPJS Kesehatan merasakan dampak langsung dari kegagalan sistem ini. Mereka merasa terpinggirkan dan terkadang terancam kesehatannya karena tidak dapat mengakses obat-obatan yang dibutuhkan saat kondisi mendesak. Beberapa pengguna layanan kesehatan juga mengeluhkan birokrasi yang rumit dan lambat dalam menanggapi keluhan mereka, sehingga menyulitkan proses penyelesaian masalah.
Dalam konteks ini, Sumardi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab secara langsung terhadap setiap keluhan yang diajukan oleh masyarakat, serta melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
Sebagai langkah awal, Sumardi menyarankan agar hasil dari rapat koordinasi tersebut segera diimplementasikan secara efektif. Hal ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Bengkulu, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini, upaya bersama dari semua pihak terlibat diharapkan dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi perbaikan sistem layanan kesehatan di provinsi ini. (Advetorial)
