Logo
Sumardi Komentari Data Inflasi di Bengkulu, Sebut Acuan Kebijakan Pemerintah

Sumardi Komentari Data Inflasi di Bengkulu, Sebut Acuan Kebijakan Pemerintah

BENGKULU – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi mengomentari data inflasi Bengkulu per Februari 2024. Menurut Sumardi data itu menunjukkan dinamika ekonomi Bengkulu yang harus direspon dengan kebijakan yang tepat.

“Data inflasi yang tercatat menunjukkan adanya dinamika ekonomi di Provinsi Bengkulu yang perlu kita respon dengan kebijakan yang tepat. Khususnya, untuk menekan angka inflasi di Mukomuko yang tercatat paling tinggi di antara wilayah lainnya,” ujar Sumardi, Jumat, (1/03/2024).

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya menjadikan data itu sebagai acuan penentuan sikap. Seperti dengan memonitor harga-harga komoditas yang menjadi penyebab umum inflasi di Bengkulu.

Sumardi, Foto, Dok/BN

“Kami akan mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam memonitor harga-harga di pasar dan memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terduga,” tutur Sumardi.

Pemerintah juga diminta untuk proaktif dengan menerbitkan kebijakan baru, meningkatkan produksi lokal dan menahan ketergantungan barang impor di daerah.

“Dengan menguatkan sektor produksi lokal dan memperbaiki rantai pasok, kita bisa lebih stabil dalam menghadapi tekanan inflasi dan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPS merilis Provinsi Bengkulu mengalami inflasi (mtm) sebesar 0,15 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,24. Sedangkan Kota Bengkulu sebagai representasi Inflasi dari Provinsi Bengkulu juga memiliki inflasi (mtm) sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 105,28.  (Advetorial)

BENGKULU – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi mengomentari data inflasi Bengkulu per Februari 2024. Menurut Sumardi data itu menunjukkan dinamika ekonomi Bengkulu yang harus direspon dengan kebijakan yang tepat.

“Data inflasi yang tercatat menunjukkan adanya dinamika ekonomi di Provinsi Bengkulu yang perlu kita respon dengan kebijakan yang tepat. Khususnya, untuk menekan angka inflasi di Mukomuko yang tercatat paling tinggi di antara wilayah lainnya,” ujar Sumardi, Jumat, (1/03/2024).

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya menjadikan data itu sebagai acuan penentuan sikap. Seperti dengan memonitor harga-harga komoditas yang menjadi penyebab umum inflasi di Bengkulu.

Sumardi, Foto, Dok/BN

“Kami akan mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam memonitor harga-harga di pasar dan memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terduga,” tutur Sumardi.

Pemerintah juga diminta untuk proaktif dengan menerbitkan kebijakan baru, meningkatkan produksi lokal dan menahan ketergantungan barang impor di daerah.

“Dengan menguatkan sektor produksi lokal dan memperbaiki rantai pasok, kita bisa lebih stabil dalam menghadapi tekanan inflasi dan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPS merilis Provinsi Bengkulu mengalami inflasi (mtm) sebesar 0,15 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,24. Sedangkan Kota Bengkulu sebagai representasi Inflasi dari Provinsi Bengkulu juga memiliki inflasi (mtm) sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 105,28.  (Advetorial)