Logo
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Terima Kunjungan Pengawal Perda Disabilitas

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Terima Kunjungan Pengawal Perda Disabilitas

BENGKULU – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menerima kunjungan kelompok pengawal perda disabilitas di gedung DPRD Bengkulu, Selasa (5/3/2024). Kunjungan ini membahas soal kelanjutan rancangan perda disabilitas di DPRD.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sefty Yuslinah mengatakan, banyak masukan yang diterima DPRD dari kelompok ini. Termasuk detil dari isi perda disabilitas yang akan dibahas.

“Banyak sekali yang kita dapatkan, masukan-masukan dari forum ini, bagaimana pengawalan tentang perda disabilitas ini,” ujar Sefty.

Sefti mengungkapkan, perda ini telah diusulkan pada tahun 2021 lalu. Namun, pembahasannya sempat berhenti karena pandemi Covid-19. Ia mengaku banyak isi dari perda tersebut yang dibutuhkan, salah satunya soal penyediaan fasilitas disabilitas di instansi pemerintah.

“Satu kritikan pedas kami rasakan, bahwa di rumah rakyat ini itu belum ada fasilitas untuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Ia mencotohkan beberapa kota di Indonesia yang telah membuat fasilitas untuk disabilitas, seperti tangga atau sarana prasarana yang dapat membantu jenis disabilitas lainnya.

“Ini juga jadi PR buat kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih dengan silaturahmi ini,” sampai Sefty. (Advetorial)

BENGKULU – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menerima kunjungan kelompok pengawal perda disabilitas di gedung DPRD Bengkulu, Selasa (5/3/2024). Kunjungan ini membahas soal kelanjutan rancangan perda disabilitas di DPRD.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sefty Yuslinah mengatakan, banyak masukan yang diterima DPRD dari kelompok ini. Termasuk detil dari isi perda disabilitas yang akan dibahas.

“Banyak sekali yang kita dapatkan, masukan-masukan dari forum ini, bagaimana pengawalan tentang perda disabilitas ini,” ujar Sefty.

Sefti mengungkapkan, perda ini telah diusulkan pada tahun 2021 lalu. Namun, pembahasannya sempat berhenti karena pandemi Covid-19. Ia mengaku banyak isi dari perda tersebut yang dibutuhkan, salah satunya soal penyediaan fasilitas disabilitas di instansi pemerintah.

“Satu kritikan pedas kami rasakan, bahwa di rumah rakyat ini itu belum ada fasilitas untuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Ia mencotohkan beberapa kota di Indonesia yang telah membuat fasilitas untuk disabilitas, seperti tangga atau sarana prasarana yang dapat membantu jenis disabilitas lainnya.

“Ini juga jadi PR buat kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih dengan silaturahmi ini,” sampai Sefty. (Advetorial)