Logo
BUMD Maju Harus Diawali dengan Rekrutmen Terbuka dan Jujur

BUMD Maju Harus Diawali dengan Rekrutmen Terbuka dan Jujur

BENGKULU – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales menyebut majunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilatarbelakngi oleh kuaitas pekerja yang tepat.

“Agar BUMD itu maju, untuk Dirut dapat diambil dari kalangan profesional,” ungkap Suimi, Selasa (5/3/2024).

Ia menyoroti lemahnya badan usaha daerah karena pekerja yang diambil bukan dari latar belakang profesional, melainkan jaringan politik. Hal ini dianggap dapat menghambat kemajuan BUMD.

“Harus diawali dengan rekrutmen terhadap manajemen dalam hal ini posisi Direktur Utama harus terbebas dari intrik-intrik politik,” ujarnya.

Suimi Fales

Penanggung jawab BUMD, menurut Suimi, harus dari kalangan yang benar-benar teruji. Bukan sekedar timbal balik dari aktivitas politik di daerah.

“Agar BUMD itu maju, untuk Dirut dapat diambil dari kalangan profesional, namun jika ada unsur politik dalam penentuan pimpinan BUMD tersebut maka sudah dapat dipastikan tidak akan dapat berjalan dengan baik karena adanya konflik kepentingan,” katanya.

Penentuan posisi penanggung jawab ini diawali oleh rekrutmen yang terbuka dan jujur. “Apabila rekrutmennya tertutup, antara kelihatan dan tidak, dan ada kait mengait dengan pihak-pihak tertentu maka itu pastinya akan tidak baik terhadap keberlangsungan BUMD itu sendiri,” kata Suimi Fales.

“Pada waktu itu saya tanya pimpinan BUMDnya untuk sistem rekrutmennya, dijelaskan bahwa rekrutmen dilakukan secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dimana ketika perusahaan maju, mereka mendapatkan reward berupa bonus diluar gaji,” demikian Suimi Fales. (Advetorial)

BENGKULU – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales menyebut majunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilatarbelakngi oleh kuaitas pekerja yang tepat.

“Agar BUMD itu maju, untuk Dirut dapat diambil dari kalangan profesional,” ungkap Suimi, Selasa (5/3/2024).

Ia menyoroti lemahnya badan usaha daerah karena pekerja yang diambil bukan dari latar belakang profesional, melainkan jaringan politik. Hal ini dianggap dapat menghambat kemajuan BUMD.

“Harus diawali dengan rekrutmen terhadap manajemen dalam hal ini posisi Direktur Utama harus terbebas dari intrik-intrik politik,” ujarnya.

Suimi Fales

Penanggung jawab BUMD, menurut Suimi, harus dari kalangan yang benar-benar teruji. Bukan sekedar timbal balik dari aktivitas politik di daerah.

“Agar BUMD itu maju, untuk Dirut dapat diambil dari kalangan profesional, namun jika ada unsur politik dalam penentuan pimpinan BUMD tersebut maka sudah dapat dipastikan tidak akan dapat berjalan dengan baik karena adanya konflik kepentingan,” katanya.

Penentuan posisi penanggung jawab ini diawali oleh rekrutmen yang terbuka dan jujur. “Apabila rekrutmennya tertutup, antara kelihatan dan tidak, dan ada kait mengait dengan pihak-pihak tertentu maka itu pastinya akan tidak baik terhadap keberlangsungan BUMD itu sendiri,” kata Suimi Fales.

“Pada waktu itu saya tanya pimpinan BUMDnya untuk sistem rekrutmennya, dijelaskan bahwa rekrutmen dilakukan secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dimana ketika perusahaan maju, mereka mendapatkan reward berupa bonus diluar gaji,” demikian Suimi Fales. (Advetorial)